Bhabinkamtibmas Pilot Project Polsek Bendahara Laksanakan Qanun Aceh Tentang Peradilan Adat

ACEH TAMIANG – Bhabinkamtibmas Pilot Project Polsek Bendahara Polres Aceh Tamiang jajaran Polda Aceh, Bripka Alimuddin laksanakan Qanun Aceh tentang peradilan Adat, salah satu unsur dari 18 perkara dapat diselesaikan tanpa proses hukum pidana.

 

Item Qanun Aceh tentang peradilan adat dilaksanakan oleh Bripka Alimuddin, problem Solving (penyelesaian masalah penganiayaan ringan di Kampung Alur Nunang Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu (23/11/22).

 

Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Imam Asfali, S.I.K, melalui Kapolsek Bendahara, Iptu Tarmidi, SH mengatakan, kegiatan dilaksanakan Bhabinkamtibmas Pilot Project Kampung Alur Nunang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Polisi Masyarakat (Polmas) yakni salah satu peran Bhabinkamtibmas sesuai Qanun Aceh Nmor 08 Tahun 2009 tentang Peradilan Adat.

 

“Penganiayaan ringan diselesaikan Bhabinkamtibmas Pilot Project Kampung Alur Nunang antara warga Kampung Alur Nunang Banda Mulia dengan Warga Kampung Ujong Tanjong Manyak Payed dengan mekanisme perdamaian kedua belah pihak tanpa proses hukum pidana,” kata Iptu Tarmidi, SH.

 

Problem Solving diselesaikan Bripka Alimuddin insiden dugaan pemukulan antara kedua remaja pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 di dipinggir jalan di Kampung Alur Nunang dikarenakan salah faham karena diawali cek cok mulut, dan Bhabinkamtibmas memanggil kedua belah pihak dan penyelesaian dilaksanakan di Polsek Bendahara.

 

“Tujuan kegiatan tersebut dilakukan untuk merupakan Program Quick Wins Presisi yaitu Optimalisasi Pemolisian Masyarakat dan Optimalisasi Pelayanan Masyarakat, mencari Solusi dan pemecahan permasalahan Berdasarkan Qanun No. 9 tahun 2008 Tentang Adat Istiadat Aceh yang dapat di selesaikan oleh hukum Adat,” jelas Kapolsek Bendahara.

 

Selanjutnya, sambung Kapolsek Bendahara, pada kesempatan tersebut Bhabinkamtibmas memberikan himbauan kepada kedua belah pihak, agar Yusri Mahendra tidak mengulangi kembali perbuatan Pemukulan tersebut terhadap Muhammad Aqil maupun kepada siapapun dan kedua belah pihak agar tetap saling menjaga hubungan yang baik dan harmonis antar sesama warga dan tetangga.

 

Lebih lanjut, Bhabinkamtibmas juga memberikan himbauan apabila Yusri Mahendra mengingkari atau melanggar perjanjian perdamaian tersebut, maka Yusri Mahendra bersedia di tuntut sesuai dengan Hukum yang berlaku di NKRI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *